Sistem Ekonomi dan Reformasi Ekonomi - Educated12


1.     Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang menghendaki adanya kebebasan tiap individu untuk melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa ada campur tangan pemerintah. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki hak mutlak untuk mengelola aset yang ia miliki untuk mendapatkan manfaat/keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ini juga memungkinkan setiap orang untuk memelih pekerjaan atau usaha sesuai dengan kehendaknya. Pemerintah tidak memiki hak untuk melakukan intervensi, sehingga setiap individu bebas berkreativitas dan berinovasi.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
ü  Masyarakat bebas menentukan barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, bagaimana menjualnya dan berapa harga jualnya.
ü  Setiap individu memiliki kebebasan mencari pekerjaan
ü  Adanya kebebasan bagi masyarakat dalam menggunakan sumber daya ekonomi
ü  Semua kegiatan produksi di lakukan dengan tujuan mendapatkan laba, sehingga mendorong kegiatan ekonomi dengan prinsip laba

Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis
ü  Setiap orang memiliki kebebasan memiliki aset dan sumber daya produksi
ü  Mendorong inisiatif dan inovasi masyarakat dalam bidang ekonomi
ü  Munjulnya persaingan yang membuat setiap produsen terpacu untuk menghasilkan prodak
ü  Dianggap efisien dan efektif karena semua tindakan didasari atas asas keuntungan

Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis
ü  Banyak penggunaan tenaga kerja di bawah umur dengan upah yang rendah, karena tujuannya untuk mencari keuntungan yang tinggi dengan menekan biaya produksi serendah-rendahnya.
ü  Banyak dilakukan perdagangan yang curang, karena tujuannya mencari laba yang tinggi dan menghadapi para pesaing bisnis agar dapat terus menguasai monopoli pasar
ü  Semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin

2.   Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem ekonomi sosialis adalah sebuah sistem ekonomi yang menjadikan negara sebagai pusat komando perekonomian. Dalam artian semua kegiatan ekonomi masyarakat berupa produksi, dustribusi dan kosumsi diatur secara sistematis oleh negara. Semua sumberdaya ekonomi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia statusnya adalah milik pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan segala agenda ekonomi yang dibuat oleh pemerintah. Dalam sistem ini, peran swasta dalam perekonomian sangat sedikit. Hal ini dikarenakan pihak produsen seperti pabrik, perusahaan ataupun industri hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah. Sistem ini lahir sebagai reaksi balik terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistim ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi macam ini banyak diterapkan oleh negara-negara komunis seperti Kuba, Cina dan lain-lain.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis
ü Alat dan sumber produksi merupakan milik negara. Sedangkan hak milik perseorangan tidak dianggap.
ü Kebijakan perekonomian sepenuhnya direncanakan dan diatur oleh pemerintah (central planning). Pemerintah berperan sebagai pemegang kebijakan perencanaan sekaligus bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
ü Pemerintah mengatus jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh setiap individu. Rakyat tidak bisa memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang dikehendaki, karena telah ditentukan oleh pemerintah.
ü Pihak swasta tidak ada yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan mandiri. Hal ini disebabkan pemerintah menganggap semua warga negara sebagai pekerja.

Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis
ü  Tanggung jawab kemajuan ekonomi berada di tangan pemerintah.
ü  Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri atau produksi.
ü  Memudahkan pemerintah dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan perekonomian.

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis
ü  Menghambat daya kembang dan kreativitas individu
ü  Masyarakat tidak dapat secara bebas menguasai memiki alat dan sumberdaya ekonomi
ü  Mewariskan sifar diktator pada pemerintah


3.   Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan salah satu dari tiga sistem ekonomi yang paling dikenal oleh masyarakat dunia. Sistem ekonomi ini berusaha mengambil dan memadukan kebaikan dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang dianggap terlalu ekstrim. Dalam sistem ini kedua belah pihak; pemerintah maupun swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Jauh berbeda dengan sosialis yang menjadikan pemerintah sebagai penguasa otoriter yang memiliki hak penuh terhadap kebijakan dan kegiatan ekonomi. Ataupun seperti sistem liberal yang memberikan kebebasan penuh terhadap swasta dan pemilik modal sehingga dianggap rawan terjadi monopoli ekonomi oleh segelintir orang.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran
Sekali lagi kita pertegas bahwa sistem ekonomi yang satu ini merupakan campuran dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Sehingga tidak heran di dalam sistem ekonomi campuran terdapat unsur-unsur sosialis dan kapitalis. Namun keduanya ini kemudian dilebur sehingga menghasilkan ciri khas dan karesteristik tersendiri. Berikut ini beberap ciri ekonomi campuran, antara lain:
ü  Pemerintah berperan aktif dalam kegiatan ekonomi
ü  Pemerintah membuat rencana kegiatan perekonomian dan berlaku terhadap semua pihak termasuk swasta
ü  Sumber daya vital yang menyangkut hajat orang banyak/rakyat dikuasai oleh pemerintah
ü  Hak swasta diakui
ü  Timbulnya persaingan ekonomi antara individu/ kelompok dengan pengawasan oleh pemerintah
ü  Pemerintah turut campur tangan dalam kegiatan ekonomi di pasar
ü  Pemerintah dan swasta memiki peran yang sama dalam pelasanaan ekonomi

Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran
ü  Sistem ekonomi campuran memiliki beberapa kelebihan dibanding sistem ekonomi sosial dan liberal, diantaranya:
ü  Hak miliki pribadi diakui
ü  Stabilnya harga di pasaran disebabkan campur tangan pemerintah
ü  Sektor ekonomi yang dikelola pemerintah digunakan untuk hajat rakyat
ü  Kebebasan memmbuka usaha
ü  Pemerintah lebih memperhatikan
ü  Kestabilan ekonomi dijamin oleh pemerintah

Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ini merupakan jalan tengah yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan dan kelemahan sistim kapital dan sosial. Maka secara logika, jika sistem ini diterapkan secara benar, kelemahan yang ada pada sistem sebelumnya dapat dihilangkan. Namun untuk beberapa pihak, sistem ini dianggap memiliki beberapa kelemahan seperti:
ü  Beban pemerintah akan jauh lebih berat dari swasta
ü  Pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan dikarenakan campur tangan pemerintah dalam menentukan harga

4.   Sistem Ekonomi Neoliberalis
Neoliberalisme adalah paham ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/ penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

Sesuai dengan namannya, neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.

Sistem ekonomi neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Contohnya, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis moneter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun, melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis dimana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Neoliberalis
ü memfokuskan pada metode pasar bebas
ü pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.
ü Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer.
ü Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.
ü Pengurangan Subsidi
ü Mengutamakan Privatisasi/Penjualan BUMN
ü Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah
ü pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Dampak Positif Sistem Ekonomi Neoliberalis
Salah satu agrnda Neoliberalisme adalah pelaksanaan privatisasi, yaitu pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke sektor swasta. Privatisasi ini memiliki banyak manfaat bagi perusahaan diantaranya perusahaan akan banyak memperoleh tambahan modal untuk pengembangan usaha dan perusahaan akan banyak diawasi sehingga kinerjanya akan lebih bagus. Selain itu, privatisasi juga akan menimbulkan banyak hal positif yaitu dapat menciptakan banyak nilai tambah sehingga perekonomian daerah dapat tumbuh. Privatisasi BUMN juga bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit.

Dampak Negatif Sistem Ekonomi Neoliberalis
Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas, berhasil menekan intervensi pemerintah dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi pada kekuatan. Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan proteksionisme, tetapi terkadang sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dari sebuah negara. Neoliberalisme memiskinkan yang miskin, karena sistem ekonomi neoliberalisme lebih mengutamakan kepentingan pemodal atau kapitalis atau juga investor sehingga menempatkannya diposisi sentral substansial. Sementara poisisi rakyat diletakkan pada posisi marginal residual atau pinggiran. Jelas, sistem ekonomi neoliberalisme akan menggusur rakyat miskin, pembangunan rakyat tidak inherent dengan pembangunan ekonomi. Rakyat atau kalangan kelas bawah selalu menjadi budak di negerinya sendiri. Rakyat akan berada dicengkraman kapitalisme neoliberalisme yang merupakan penghisapan dan penindasan struktural.

5.    Sistem Ekonomi Indonesia
Sejak berdirinya NKRI, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia baik secara kelompok maupun individu. Pada tahun 1949, salah satu tokoh negara yang bernama Sumitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses perkembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi
baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi. Artinya kegiatan ekonomi dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi ekonomi dijiwai nilai-nilai Pancasila meliputi asas kekeluargaan, pandangan agamis tentang masyarakat, dan asas keadilan.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Indonesia
ü Sesuai dengan perkembangan dan ideologi bangsa.
ü Berlandaskan pancasila dan UUD 1945.
ü Mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
ü Kegiatan ekonomi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
ü Sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
ü Penggunaan sumber daya ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

6.   Sistem Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang didapat diusahakan dan dikuasainya yang selanjutnya disebut sebagai UKM.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan.penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara-negara Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata tidak sesuai harapan.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan
ü Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
ü Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
ü Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
ü Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
ü Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yangadil bagi seluruh rakyat.

7.    Reformasi Ekonomi Indonesia
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan.

Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar- tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut. Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.

Krisis Finansial Asia
Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997.

Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja. Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang

berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta. Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama.

Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:
a.     Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
b.    Pemerintah orde baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata).
c.     Pemerintah orde baru bersifat sentralistik sehingga semua kebijakan ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Kebijakan Pemerintah Mengatasi Krisis
Krisis ekonomi dengan berbagai dampak negatif, secara serius telah diupayakan untuk diatasi dengan melaksanakan kebijaksanaan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro. Dalam jangka pendek kebijaksanaan ekonomi tersebut memiliki dua sasaran strategis. Pertama, mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dan rentan. Kedua, pemulihan pembangunan ekonomi ke jalur pertumbuhan yang tinggi. Kedua hal tersebut sangat penting antara lain karena:
a.     Meluasnya pengangguran akibat krisis yang terjadi di satu pihak dapat memicu timbulnya kerusuhan sosial, sementara di pihak lain apabila berlangsung lama dapat menurunkan daya saing angkatan kerja, karena mereka tidak mampu lagi menguasai perkembangan keterampilan baru yang sangat diperlukan.
b.    Kapasitas produksi baik pada industri pengolahan maupun sarana dan prasarana pengangkutan, komunikasi, serta energi yang menganggur tanpa pemeliharaan yang baik akan menjadi rusak.
c.     Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya secara berlanjut, pada gilirannya akan menambah jumlah penduduk miskin karena daya beli mereka akan terus merosot.
d.    Kemunduran dalam pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan terutama bagi putraputri penduduk berpendapatan rendah, akan mengganggu upaya pemberdayaan kelompok penduduk tersebut di masa datang.

Kebijaksanaan Ekonomi Makro
Kebijaksanaan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijaksanaan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi deficit anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari luar negeri. Kebijaksanaan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimaksudkan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, dengan menahan naiknya permintaan aggregat, juga untuk mendorong masyarakat meningkatkan tabungan di sektor perbankan. Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga tinggi dapat menjadi salah satu faktor terpenting yang akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi atau bersifat kontraktif terhadap perkembangan PDB. Oleh karena itu tingkat bunga yang tinggi tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi secara bertahap akan diturunkan pada tingkat yang wajar seiring dengan menurunnya laju inflasi.

Kebijaksanaan Ekonomi Mikro
Kebijaksanaan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah, ditujukan, antara lain:
a.     Untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dikembangkannya jaring pengaman sosial yang meliputi program penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan pada tingkat sebelum krisis serta penanganan pengangguran dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
b.    Sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan.
c.     Merestrukturisasi hutang luar negeri.
d.    Mereformasi struktural di sektor riil.
e.     Mendorong ekspor.

Sumber : Universitas Terbuka(Rangkuman Mata Kuliah Perekonomian Indonesia (ESPA4314) Modul 1)


TAGS:
Posted by :
Add Comment

Silakan Berkomentar yang Sopan, Komunikatif dan Membangun.
Terima Kasih atas Kunjungan Anda.

Emoticon

Subscribe to: Post Comments (Atom)